Di negara-negara yang memiliki keragaman budaya seperti Indonesia, menghormati tradisi lokal menjadi elemen penting dalam keberhasilan penerapan HAM anak. Hal ini perlu didukung dengan upaya penguatan kapasitas masyarakat melalui edukasi, pelatihan, dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya hak anak. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga lokal, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), dapat memberikan pendekatan yang lebih terstruktur dan mendalam. Bersama tokoh agama dan adat, program perlindungan anak dapat dirancang agar lebih sesuai dengan kebutuhan serta dinamika masyarakat setempat.
Pendekatan berbasis budaya tidak hanya berorientasi pada penerimaan lokal, tetapi juga bertujuan mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan. Melalui edukasi yang terarah dan pelibatan aktif masyarakat, nilai-nilai universal HAM dapat diterapkan tanpa mengabaikan akar budaya. Dengan demikian, pendekatan ini berpotensi menciptakan harmoni antara prinsip global dan kearifan lokal, yang pada akhirnya memperkuat perlindungan hak anak dalam jangka panjang.
Hanson dan Nieuwenhuys (2013) mengembangkan diskusi ini dengan menyoroti tantangan global dalam mengimplementasikan standard HAM anak. Mereka menggarisbawahi bahwa meskipun Konvensi Hak Anak dirancang sebagai dokumen universal, pelaksanaannya harus disesuaikan secara hati-hati untuk menghindari benturan dengan tradisi budaya dan nilai-nilai agama setempat. Di negara-negara dengan tradisi kuat seperti Indonesia, sering kali muncul dilema antara mematuhi kewajiban internasional dan menjaga norma-norma lokal. Dalam konteks ini, para peneliti menekankan pentingnya dialog yang konstruktif antara pemerintah, organisasi internasional, dan komunitas lokal guna mencapai kesepahaman yang saling menguntungkan (Hanson & Nieuwenhuys, 2013).
Berbagai studi menunjukkan bahwa prinsip-prinsip HAM anak tidak dapat diterapkan secara seragam di semua negara. Pendekatan berbasis lokal, yang melibatkan partisipasi komunitas dan menghormati tradisi setempat, menjadi kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan Konvensi Hak Anak. Di Indonesia, tantangan tersebut semakin kompleks akibat keberagaman budaya, agama, dan tingkat pendidikan masyarakat, sehingga memerlukan strategi yang spesifik dan kontekstual untuk setiap wilayah.
Dalam hal ini, pendekatan fiqh memberikan kerangka normatif yang fleksibel untuk menilai kebijakan, praktik budaya, serta norma sosial terkait perlindungan anak. Pendekatan fiqh berlandaskan prinsip dasar hukum Islam yang berfokus pada keadilan dan kemaslahatan. Salah satu prinsip utamanya adalah maqasid al-syariah atau tujuan syariah, yang mencakup perlindungan lima aspek fundamental kehidupan: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks hak anak, maqasid al-syariah berfungsi sebagai kerangka evaluasi untuk mengkaji kebijakan, praktik budaya, dan norma sosial yang berdampak pada kesejahteraan anak.
Menurut Al-Ghazali (1997) dan Ibn Ashur (2006), maqasid al-syariah menawarkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, sehingga memungkinkan adaptasi terhadap kebutuhan dan tantangan yang muncul di berbagai zaman (Al-Ghazali, 1997; Ibn Ashur, 2006). Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan atau praktik yang merugikan anak bertentangan dengan maqasid, karena tidak mendukung kemaslahatan atau perlindungan hak-hak dasar mereka. Sebagai ilustrasi, praktik pernikahan dini dapat dikritisi melalui perspektif maqasid al-syariah, karena praktik tersebut berpotensi mengancam kesejahteraan fisik dan psikologis anak.
Salah satu elemen penting dalam paradigma fiqh adalah konsep ijtihad, yang merupakan usaha intelektual untuk menafsirkan kembali hukum Islam dengan mempertimbangkan dinamika zaman. Rahman (2020) menyoroti bahwa ijtihad memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan hukum Islam agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip agama, namun tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks perlindungan hak anak, ijtihad dapat dimanfaatkan untuk mengkaji ulang praktik-praktik tradisional yang berpotensi merugikan, seperti eksploitasi atau kekerasan terhadap anak, serta menggantikannya dengan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada kemaslahatan (Rahman, 2020).
Fiqh juga memiliki konsep maslahah mursalah, yakni kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit tercantum dalam teks-teks agama, tetapi tetap diakui karena selaras dengan prinsip universal syariah. Konsep ini sangat relevan dalam upaya perlindungan hak anak, karena dapat dijadikan landasan untuk merumuskan kebijakan atau praktik yang mendukung kesejahteraan mereka tanpa bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sebagai contoh, larangan mempekerjakan anak di bawah usia tertentu dapat didasarkan pada maslahah mursalah, mengingat dampak negatif kerja dini terhadap hak anak untuk tumbuh secara optimal dan memperoleh pendidikan.
Integrasi antara paradigma fiqh dan nilai-nilai HAM modern menciptakan peluang untuk menyelaraskan norma internasional dengan tradisi lokal. Dengan sifatnya yang fleksibel dan berfokus pada kemaslahatan, fiqh dapat menjadi landasan teologis dalam mengadopsi prinsip-prinsip HAM ke dalam budaya dan agama yang kompleks, seperti di Indonesia. Pendekatan ini memastikan bahwa perlindungan hak anak tidak hanya dilihat sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan religius, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat.
Gambar illustrasi oleh Demid Druz berjudul Two Boys on Balcony diunduh dari laman https://www.pexels.com/photo/two-boys-on-balcony-18321266/