Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan kesepakatan internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Dokumen ini menjadi tonggak penting dalam upaya melindungi hak-hak anak di seluruh dunia, karena memberikan pengakuan global terhadap hak-hak fundamental anak. CRC menggarisbawahi empat prinsip utama yang menjadi landasan perlindungan dan pemenuhan hak anak, yaitu: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak (UNICEF, 1989), sebagaimana disinggung di bab terdahulu. Prinsip-prinsip ini diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, sebagai pedoman dalam merancang kebijakan dan program untuk menjamin kesejahteraan anak-anak.
Prinsip nondiskriminasi menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, bahasa, status ekonomi, kondisi disabilitas, atau faktor lainnya. Dalam praktiknya, prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk menghapus segala bentuk diskriminasi yang dapat membatasi akses anak-anak terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan, dan hak-hak dasar lainnya. Hodgkin dan Newell menjelaskan bahwa nondiskriminasi mencakup tidak hanya kesetaraan formal di depan hukum, tetapi juga kesetaraan substantif. Artinya, anak-anak yang rentan—seperti anak-anak dengan disabilitas, anak-anak dari komunitas minoritas, atau yang hidup dalam kemiskinan—harus diberikan dukungan tambahan untuk mengatasi hambatan yang mereka hadapi (Hodgkin & Newell, 2007). Di Indonesia, prinsip ini telah tercantum dalam berbagai kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di tingkat daerah. Diskriminasi berbasis gender, status sosial, dan lokasi geografis masih sering terjadi, yang pada akhirnya menghambat akses anak-anak tertentu terhadap pendidikan bermutu dan layanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, program afirmatif dan pendidikan inklusif sangat penting untuk mengatasi kesenjangan tersebut.
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) menjadi dasar dalam setiap keputusan yang melibatkan anak. Prinsip ini mewajibkan setiap kebijakan, tindakan, atau keputusan, baik di tingkat negara, keluarga, maupun komunitas, untuk mengutamakan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak. Freeman (2011) menyatakan bahwa prinsip ini seharusnya tidak hanya menjadi landasan kebijakan pemerintah, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pola pengasuhan di rumah, pengelolaan sekolah, dan pelayanan sosial (Freeman, 2011). Di Indonesia, penerapan prinsip ini terlihat dalam berbagai regulasi, seperti pengadilan anak dan layanan perlindungan khusus. Contohnya adalah Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pendekatan restoratif dalam undang-undang ini bertujuan untuk melindungi masa depan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga kepentingan terbaik mereka tetap menjadi prioritas. Namun, tantangan utama dalam pelaksanaannya adalah keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya prinsip ini.
Hak untuk hidup dan berkembang meliputi akses anak terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, hak ini juga mencakup perlindungan anak dari ancaman fisik maupun mental, seperti kekerasan, eksploitasi, serta kondisi lingkungan yang tidak layak. Van Bueren (1998) menegaskan bahwa hak untuk hidup dan berkembang merupakan fondasi bagi seluruh hak anak lainnya, karena tanpa hak ini, anak-anak tidak akan mampu mencapai potensi penuh mereka. Di Indonesia, pemenuhan hak ini diwujudkan melalui program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin untuk mendukung pendidikan dan kesehatan anak. Meski demikian, tantangan seperti stunting, kemiskinan ekstrem, dan terbatasnya akses ke layanan kesehatan di daerah terpencil menunjukkan bahwa banyak upaya yang masih harus dilakukan. Kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta sangat diperlukan agar setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.
Prinsip penghormatan terhadap pandangan anak menekankan bahwa anak memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Lansdown (2005) menyatakan bahwa menghormati pandangan anak tidak hanya berarti mendengarkan, tetapi juga menyediakan ruang serta mekanisme agar mereka bisa berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Lansdown menegaskan pentingnya membangun budaya partisipasi anak di berbagai tingkatan, mulai dari keluarga hingga kebijakan publik. Di Indonesia, partisipasi anak telah diupayakan melalui inisiatif seperti Forum Anak Nasional, yang menjadi wadah bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi kepada pembuat kebijakan. Namun, hambatan budaya, seperti hierarki yang masih kuat, sering kali menghalangi penerapan prinsip ini. Oleh karena itu, pendidikan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi anak perlu terus digalakkan.
Sebagai negara yang telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip CRC tersebut. Namun, keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia sering kali menghadirkan tantangan. Contohnya, praktik tradisional yang bertentangan dengan prinsip KHA, seperti pernikahan anak, masih menjadi masalah serius di beberapa daerah. Mengatasi tantangan ini membutuhkan reformasi struktural, termasuk pembaruan hukum, edukasi publik, dan penguatan kapasitas institusi yang bertanggung jawab atas perlindungan anak. Selain itu, kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta menjadi kunci untuk memastikan bahwa hak anak tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
KHA dengan keempat prinsip dasarnya memberikan kerangka universal untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Implementasi prinsip-prinsip tersebut di Indonesia menunjukkan berbagai kemajuan, tetapi masih menghadapi tantangan yang membutuhkan perhatian serius. Dengan komitmen kuat dari semua pihak, serta pendekatan yang peka terhadap kondisi lokal, Indonesia dapat mewujudkan hak setiap anak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.
Gambar illustrasi oleh KG PRO FILMS berjudul Kids Playing on the Street diunduh dari laman https://www.pexels.com/photo/kids-playing-on-the-street-3885941/